2015 / Desember / 1   15:58

KTT Perubahan Iklim 2015

Perjuangan Petrus Asuy Berbuah Equator Prize

Tokoh masyarakat adat Dayak Benuaq, Petrus Asuy, meraih penghargaan "Equator Prize" dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNDP.

Perjuangan Petrus Asuy Berbuah Equator PrizePetrus Asuy (Voa Indonesia/AMAN-Kalimantan Timur)

Tokoh masyarakat adat Dayak Benuaq, Petrus Asuy, meraih penghargaan “Equator Prize” dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNDP.

Perjuangan Petrus Asuy mempertahankan komunitas masyarakat dan hutan adat Dayak Benuaq di Muara Tae, kecamatan Jempang, kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur sejak tahun 1999 tampaknya memang tidak sia-sia. Pertengahan pekan ini UNDP menganugerahinya “Equator Prize” yang khusus diberikan kepada 20 tokoh dunia yang dinilai berjasa besar memerangi kemiskinan, melindungi alam dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim. Hadiah bergengsi ini diberikan dalam KTT Perubahan Iklim di Paris pekan ini.

Diwawancarai VOA sebelum berangkat ke Paris, Petrus Asuy mengatakan sangat bahagia dengan pengakuan dunia ini, mengingat beban yang dirasakannya ketika mempertahankan keberadaan komunitas dan hutan adat itu juga tidak kecil.

“…Dalam perjuangan selama ini kami banyak mendapat beban, bukan dukungan, mulai dari serangan, intimidasi dan aksi kekerasan dari aparat keamanan dan perusahaan. Tapi kami berjuang terus karena jika kami tidak memperjuangkannya, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Kami berjuang untuk kehidupan jangka panjang… anak cucu kita. Perusahaan kelapa sawit dll tidak pernah memperhatikan kehidupan masyarakat setempat, mereka hanya peduli sendiri. Jika kami tidak berjuang maka kehidupan masyarakat adat ini akan punah dan tanah kami pun musnah,” ujarnya.

Lebih jauh Petrus Asuy mengatakan keserakahan perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan pertambangan untuk menguasai tanah masyarakat adat tidak saja dilakukan dengan cara-cara politis seperti memberhentikan pejabat lokal yang semula membela hak-hak masyarakat adat dan mempersulit pengurusan dokumen atau ijin pembangunan rumah warga, tetapi juga dengan intimidasi dan kekerasan. 

KOMENTAR